KALAPANUNGGALUPDATE.COM | Desa Kalapanunggal , – ( 13/5/2026 ). Kabupaten Sukabumi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, bersama Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, resmi terpilih menjadi bagian dari program “Desa Berdampak” Tahun 2026 yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dari total 381 desa di Kabupaten Sukabumi, terpilihnya dua desa tersebut menjadi bukti bahwa potensi dan kualitas pembangunan desa di Sukabumi semakin diperhitungkan. Program ini sekaligus membuka peluang besar bagi Desa Kalapanunggal untuk menjadi percontohan pengembangan desa berbasis Smart Village yang modern, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tahapan program kini memasuki proses penelitian dan wawancara mendalam yang dilaksanakan Kemendagri bersama akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (13/5/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan kebanggaan sekaligus tantangan besar bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Terpilihnya Desa Kalapanunggal dan Desa Purwasari menjadi bagian program Desa Berdampak merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Ini menjadi momentum untuk mendorong pembangunan desa yang lebih maju, adaptif terhadap teknologi, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Program “Desa Berdampak” sendiri berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, kelembagaan desa, peningkatan kolaborasi antar lembaga, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan BPD Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Ir. Zanariah, berharap Desa Kalapanunggal dan Desa Purwasari mampu menjadi pilot project pembangunan desa yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh harmonisasi dan kolaborasi seluruh unsur di desa, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga lembaga adat dan masyarakat.
“Walau hanya diwakili dua desa, saya berharap bisa menjadi pilot desa berdampak. Pembangunan tidak akan berjalan baik kalau hubungan dalam pemerintahan desa tidak harmonis,” ungkap Zanariah.
Dengan masuknya Desa Kalapanunggal dalam program nasional ini, masyarakat berharap lahir berbagai inovasi baru yang mampu meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan desa yang lebih maju dan berkelanjutan.
Prestasi ini sekaligus menjadi semangat baru bagi Desa Kalapanunggal untuk terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Sukabumi. ( RED )
