TAKALARUPDATE.COM | TAKALAR — Aliansi Rakyat Takalar Menggugat memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 14 September 2026, sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan warga Kabupaten Takalar.
Aksi tersebut akan melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, kepemudaan, komunitas, insan media, serta elemen masyarakat lainnya. Di antaranya PB Hipermata Sejajaran, PC PMII Takalar, HMI Cabang Takalar, IMM Takalar, Sepmi Takalar, Pagora 40, Pokar Sindycate, Appammalla, LKBHMI Takalar dan sejumlah komunitas lainnya.
Sejumlah lokasi direncanakan menjadi titik penyampaian aspirasi, yakni Kantor DPRD Takalar, Kantor Pemerintah Kabupaten Takalar, serta sejumlah SPBU di Kabupaten Takalar.
Empat persoalan utama menjadi perhatian Aliansi Rakyat Takalar Menggugat, yaitu kelangkaan BBM, melonjaknya harga LPG 3 kilogram, pemadaman listrik bergilir, serta persoalan penentuan desil data masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Selain aksi, aliansi juga mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Takalar. RDP tersebut diharapkan menjadi forum terbuka untuk mempertemukan masyarakat dengan pemerintah dan pihak terkait guna membahas persoalan berdasarkan data serta kondisi di lapangan.
Sejumlah pihak diharapkan hadir dalam RDP, antara lain Pemerintah Kabupaten Takalar, para pengelola SPBU se-Kabupaten Takalar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan PMD, APDESI Kabupaten Takalar beserta jajaran kepala desa, BPS Takalar, serta PLN Takalar.
Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Takalar Menggugat, Rizal, berharap DPRD Takalar dapat menjalankan fungsi representasinya dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memberikan penjelasan sekaligus merumuskan solusi.
“Kami berharap DPRD Takalar tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mampu menghadirkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan agar RDP nantinya tidak berhenti pada diskusi. Harus ada solusi dan langkah konkret terhadap persoalan yang sedang dirasakan masyarakat,” ujar Rizal.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap), Waliyullah, menegaskan pentingnya kehadiran seluruh pihak yang telah dicantumkan dalam surat penyampaian aksi dan permohonan RDP.
“Kami meminta seluruh elemen yang disebutkan dalam surat dapat dihadirkan. Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan, tetapi pihak yang mempunyai kewenangan justru tidak hadir. Empat masalah ini bukan persoalan satu kelompok saja, tetapi persoalan kita bersama,” tegas Waliyullah.
Menurut aliansi, persoalan BBM, LPG 3 kilogram, listrik, dan ketepatan data desil membutuhkan penanganan lintas sektor. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga menghadirkan langkah konkret, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aliansi Rakyat Takalar Menggugat menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan ruang penyampaian aspirasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan gerakan milik satu organisasi. Ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan yang kita rasakan bersama. Siapa pun yang memiliki keresahan dan ingin memperjuangkan solusi untuk Takalar, kami persilakan bergabung,” demikian pernyataan Aliansi Rakyat Takalar Menggugat.
Melalui aksi dan RDP pada 14 September 2026, aliansi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Takalar.
Empat persoalan, satu suara: BBM, LPG 3 kilogram, listrik, dan data desil harus segera mendapatkan solusi.
Reporter: AYI
Editor: WR
