KALAPANUNGGALUPDATE.COM | Jakarta — ( 1/5/2026 ). Tiga organisasi sayap Syarikat Islam Indonesia, yakni PB Pemuda Muslimin Indonesia, PP Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, dan PB Serikat Pelajar Muslimin Indonesia, menggelar Konsolidasi Nasional pada 30 April 2026 di Sekretariat Juang, Jakarta. Forum strategis ini mengangkat tema “Evaluasi Program Kabinet Merah Putih dan Dampak Konkret Terhadap Masyarakat”.
Kegiatan tersebut dihadiri para pimpinan dan pengurus dari berbagai tingkatan organisasi, dengan fokus utama mengkaji tiga program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Sorotan Tajam Program Makan Bergizi Gratis
Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia, Muhammad Kasman, membuka diskusi dengan menyoroti implementasi program MBG. Ia menilai program tersebut memiliki niat mulia, namun menghadapi berbagai persoalan serius di lapangan.
“Program ini sangat baik secara konsep, tetapi dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan yang justru merugikan masyarakat,” ujarnya.
Kasman mengungkap sejumlah temuan, mulai dari kasus keracunan di SPPG, dapur yang tidak sesuai standar teknis, hingga lemahnya manajemen pelaksanaan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.
Koperasi Desa: Antara Idealisme dan Realita
Sesi berikutnya diisi oleh Ketua Umum PP SEMMI, Zulhadi Ariza, yang membahas program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai konsep koperasi sejatinya sangat relevan dengan gagasan ekonomi kerakyatan ala Mohammad Hatta.
Namun, menurutnya, implementasi saat ini menyisakan sejumlah persoalan.
“Koperasi idealnya berbasis anggota, bukan terkesan seperti korporasi. Di lapangan bahkan terjadi ketidaksesuaian anggaran yang cukup signifikan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti adanya gangguan pada stabilitas anggaran desa serta perbedaan mencolok antara rencana dan realisasi dana, yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakefisienan program.
Sekolah Rakyat: Harapan Baru, Tantangan Nyata
Sementara itu, Ketua Umum PB SEPMI, Fauzan Muharam, menyoroti program Sekolah Rakyat yang dinilai memiliki kemiripan dengan konsep pendidikan yang pernah diperkenalkan HOS Tjokroaminoto.
Ia mengapresiasi percepatan realisasi program tersebut, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat.
“Program ini harus dijaga kualitasnya agar benar-benar memberikan akses pendidikan layak. Di sisi lain, dampaknya terhadap sekolah swasta juga perlu diperhatikan,” tegasnya.
Fauzan bahkan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk menjalin kolaborasi dengan sekolah swasta guna menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan nasional.
Hasil Evaluasi Akan Dikirim ke Istana
Konsolidasi Nasional ini menghasilkan sejumlah catatan penting terkait kondisi riil di lapangan. Seluruh hasil evaluasi tersebut rencananya akan disampaikan langsung ke Istana sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menyempurnakan kebijakan.
Forum ini menegaskan komitmen organisasi sayap PSII untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sekaligus memastikan program strategis pemerintah berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. ( AGUS YI )
