KALAPANUNGGALUPDATE.COM | TAKALAR, 12 September 2026 — Kelangkaan BBM, sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram, hingga data desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat menjadi sorotan Aliansi Rakyat Takalar Menggugat. Mereka akan turun ke jalan pada Senin, 14 September 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Aksi tersebut akan menyasar Kantor Bupati Takalar, DPRD Takalar dan SPBU Kabupaten Takalar. Tiga isu utama yang dibawa menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat: BBM yang sulit diperoleh, LPG 3 kg yang langka dan mahal, serta penentuan desil yang dinilai belum tepat sasaran.
Muhammad Asmin Rahman, Ketua PB SEPMI sekaligus pemuda asli Tanah Takalar, menjadi salah satu suara yang menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, keresahan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai keluhan, tetapi harus dijawab dengan data, keterbukaan dan tindakan nyata pemerintah.
BBM Ada, tetapi Mengapa Sulit Didapat?
Asmin mempertanyakan kondisi distribusi BBM yang membuat masyarakat harus menghadapi kesulitan dan antrean.
“BBM bukan sekadar bahan bakar. Bagi masyarakat Takalar, BBM menyangkut transportasi, nelayan, petani, pedagang dan aktivitas ekonomi. Kalau BBM tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya, pemerintah harus menjelaskan di mana persoalannya,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah membuka kondisi pasokan dan distribusi BBM secara transparan serta memperkuat pengawasan di tingkat penyalur.
LPG 3 Kg: Subsidi Harus Dirasakan Masyarakat
Persoalan LPG 3 kg juga dinilai tidak bisa dianggap sepele. Kelangkaan dan tingginya harga di tingkat masyarakat berpotensi semakin menekan rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Asmin menegaskan, ukuran keberhasilan distribusi bukan sekadar LPG tercatat tersedia di tingkat agen atau pangkalan.
“Kalau masyarakat masih sulit memperoleh LPG 3 kg atau harus membeli dengan harga tinggi, berarti ada persoalan yang harus dievaluasi. Jangan sampai subsidi ada secara administratif, tetapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Data Desil Jangan Mengalahkan Fakta di Lapangan
Selain persoalan energi, Aliansi juga mempertanyakan ketepatan data desil kesejahteraan. Menurut Asmin, data harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual karena berkaitan dengan sasaran berbagai program pemerintah.
“Jangan sampai orang yang kehidupannya memang sulit justru tidak masuk sasaran, sementara yang relatif mampu mendapatkan manfaat. Data harus diverifikasi langsung: kondisi rumah, pekerjaan, penghasilan, tanggungan dan kebutuhan dasarnya,” katanya.
Pemerintah Diminta Tidak Sekadar Memberi Jawaban Normatif
Bagi Asmin, tuntutan aksi tersebut sederhana: BBM harus tersedia, LPG 3 kg harus terjangkau, dan data kesejahteraan harus tepat sasaran.
Sebagai pemuda yang lahir dan tumbuh di Tanah Takalar, ia menilai sudah saatnya persoalan yang dirasakan masyarakat dijawab secara terbuka.
“Kami tidak datang sekadar untuk berteriak di jalan. Kami ingin pemerintah mendengar, membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi yang terukur. Rakyat tidak membutuhkan janji, tetapi kepastian dan pelayanan yang benar-benar dirasakan,” pungkas Muhammad Asmin Rahman.
Aksi 14 September 2026 kini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dan DPRD untuk menjawab secara terbuka: mengapa BBM sulit didapat, mengapa LPG 3 kg masih menjadi persoalan, dan seberapa akurat data yang menjadi dasar kebijakan perlindungan masyarakat.
Reporter: AYI
Editor: WR
