KALAPANUNGGALUPDATE.COM | TAKALAR, 29 Agustus 2026 — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Takalar mendapat perhatian setelah puluhan Petugas Pencacah Lapangan (PPL) dan Petugas Pendamping Lapangan (PML) terlihat berkumpul dan melakukan pendataan secara bersamaan di salah satu Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Sabtu (29/8/2026).
Berdasarkan informasi yang diterima, seluruh PPL dan PML tingkat Kecamatan Galesong Selatan disebut diarahkan oleh Koordinator Lapangan, Indo Egy Maulina, untuk membantu menyelesaikan prelist yang masih tersisa di lokasi tersebut.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait efektivitas pembagian tugas dan koordinasi petugas di lapangan.
Dalam pelaksanaan pendataan, penyelesaian wilayah kerja secara bertahap menjadi salah satu aspek penting agar proses pencacahan dapat berjalan secara terarah dan efektif. Namun, di lapangan terlihat sejumlah petugas berkonsentrasi pada satu SLS yang disebut masih berada pada SLS 1 dari total tiga SLS di wilayah tersebut.
Situasi ini menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan sensus disebut telah mendekati batas akhir pendataan. Dengan kondisi tersebut, diperlukan koordinasi yang baik agar seluruh wilayah sasaran dapat ditangani secara optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sorotan terhadap kondisi tersebut disampaikan Muhammad Asmin Rahman, Jenderal Lapangan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Intelektual Takalar. Ia meminta agar pelaksanaan di lapangan dapat dievaluasi secara objektif, khususnya menyangkut pola koordinasi, pembagian tugas, serta efektivitas pengerahan petugas.
Menurut Asmin, evaluasi penting dilakukan agar seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 tetap berjalan sesuai mekanisme dan standar kerja yang telah ditetapkan.
“Kami tentu menghargai upaya petugas untuk mempercepat penyelesaian pendataan. Namun, pola pengerahan petugas dalam jumlah besar di satu SLS perlu dijelaskan agar publik memahami apakah langkah tersebut memang bagian dari strategi percepatan yang sesuai dengan mekanisme,” ujar Asmin.
Ia menambahkan, kualitas data statistik tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses pendataan yang dilakukan secara terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Asmin mendorong BPS Kabupaten Takalar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di tingkat lapangan, terutama terkait koordinasi antara koordinator lapangan, PPL, dan PML.
“Kami berharap BPS dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pola pengerahan tersebut. Jika memang merupakan bagian dari strategi percepatan, tentu masyarakat perlu mengetahui dasar dan tujuannya. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan dalam koordinasi atau pelaksanaan, maka perlu segera dilakukan perbaikan,” katanya.
Terkait posisi Kepala BPS Kabupaten Takalar, Guruh Wahyu Martopo, Asmin meminta agar dilakukan evaluasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku apabila nantinya ditemukan adanya persoalan serius dalam pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, langkah evaluasi tidak semestinya dipandang sebagai bentuk tekanan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik.
“Yang terpenting bukan mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Jika setelah dilakukan evaluasi ditemukan adanya kelalaian atau kekurangan dalam pengawasan, tentu harus ada langkah pertanggungjawaban sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa data statistik memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan. Oleh sebab itu, proses pengumpulan data harus mendapatkan perhatian yang serius, mulai dari pembagian wilayah kerja, koordinasi petugas, hingga proses pencacahan di lapangan.
Sementara itu, kondisi pengerahan puluhan petugas pada satu SLS tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Takalar dapat berlangsung efektif dan seluruh wilayah sasaran dapat terlayani dengan baik.
Publik pun menunggu penjelasan resmi dari BPS Kabupaten Takalar mengenai pola koordinasi dan pengerahan petugas tersebut, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat dapat memperoleh kejelasan berdasarkan kondisi dan mekanisme pelaksanaan yang sebenarnya.
Pada akhirnya, keberhasilan sensus bukan hanya diukur dari banyaknya petugas yang turun ke lapangan, tetapi juga dari seberapa efektif koordinasi, ketepatan proses pendataan, serta kualitas data yang dihasilkan.
Reporter: AYI
Editor: WR
