KALAPANUNGGALUPDATE.COM, BANDUNG, Jawa Barat. – ( 5/1/2026 ). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara penuh tegas menyikapi beredarnya video viral yang menunjukkan dugaan tindakan intimidasi terhadap seorang warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa yang memicu reaksi publik tersebut bermula dari unggahan warga yang mengkritik kondisi pembangunan infrastruktur desa yang dinilai belum memadai.
PHOTO HOLIS MUHLISIN
Kejadian yang tersebar melalui media sosial itu memperlihatkan seorang pria dikerumuni beberapa orang yang diduga merupakan anggota keluarga seorang kepala desa setempat. Dalam video, suara berintensitas tinggi dan sikap yang dianggap menekan muncul saat warga tersebut mempertanyakan penggunaan dana desa dan keluhan terkait jalan rusak.
Menanggapi viralnya peristiwa ini, Gubernur Dedi Mulyadi melalui unggahan di akun Instagram resminya @dedimulyadi71 memberikan pernyataan tegas: Ia menegaskan agar seluruh jajaran aparat desa — mulai dari kepala desa, perangkat desa hingga ketua RT/RW — tidak melakukan tekanan, ancaman, maupun intimidasi kepada warga yang menyampaikan kritik atau menyuarakan ketidakpuasan terhadap pembangunan publik.
Gubernur Mulyadi mengatakan bahwa kritik terhadap pembangunan merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi dan demokrasi. Menurutnya, kritik yang disampaikan warga seharusnya diterima dengan lapang dada sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, bukan menjadi alasan untuk bersikap defensif atau represif.
“Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin,” tegas Gubernur Dedi.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga meminta agar peristiwa serupa tidak terulang dan mengimbau pimpinan daerah inklusif untuk merangkul aspirasi publik, memperbaiki infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, serta menjaga ketentraman sosial di tingkat desa. Ia berharap kepala desa dan aparat desa wilayah Jawa Barat mengambil pelajaran dari kejadian ini dan menegakkan etika pelayanan publik yang demokratis.
Kasus intimidasi yang merebak ini kembali menyoroti pentingnya dialog yang konstruktif antara aparat desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa, serta memastikan ruang kritik warga tetap dihormati dalam bingkai demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
