KALAPANUNGGALUPDATE.COM, JABAR, -. ( 8/1/2026 ). Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengawali Tahun Anggaran 2026 dalam kondisi keuangan yang penuh tekanan. Pasalnya, terdapat beban kewajiban pembayaran proyek pembangunan era sebelumnya yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan kini menjadi tanggungan pemerintahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Tercatat, tunggakan proyek pembangunan yang disusun pada 2024 dan direalisasikan pada 2025 meninggalkan kewajiban pembayaran sekitar Rp621 miliar. Kondisi ini membuat ruang fiskal Pemprov Jabar di awal 2026 menjadi sangat terbatas.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka mengungkapkan persoalan tersebut melalui unggahan di media sosial. Ia menyebut “warisan” tagihan kegiatan tahun sebelumnya sebagai salah satu faktor utama yang menekan keuangan daerah, terlebih di saat bersamaan pemerintah daerah juga menghadapi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Akibat kewajiban pembayaran yang harus ditunaikan di awal tahun, dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program-program baru di 2026 tergerus signifikan sejak awal.
“Di tahun 2025 hampir ada Rp600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan Januari 2026. Dampaknya, hampir Rp3 triliun dana 2026 mengalami hilang,” ujar Dedi Mulyadi, sebagaimana dikutip dari Antara dan sumber lainnya.
Dedi menjelaskan, berkurangnya potensi dana hingga Rp3 triliun tersebut merupakan akumulasi dari pembayaran proyek tunda bayar sebesar Rp621 miliar serta berkurangnya dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,458 triliun.
Tidak hanya itu, arus kas Pemprov Jabar juga masih dibebani kewajiban rutin yang berasal dari kebijakan masa lalu. Di antaranya cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai hampir Rp600 miliar setiap tahun, serta tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan sisa kewajiban sekitar Rp300 miliar.
Beban keuangan juga datang dari operasional sejumlah aset strategis daerah. Pemprov Jabar harus mengalokasikan sekitar Rp50 miliar per tahun untuk pembiayaan Masjid Raya Al Jabbar, serta menanggung subsidi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai kurang lebih Rp100 miliar per tahun.
Meski menghadapi tekanan fiskal yang berat, Dedi menegaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur tidak dikurangi, bahkan justru ditingkatkan. Ia mencontohkan, alokasi anggaran perbaikan dan pembangunan jalan yang sebelumnya berada di angka Rp3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp4,5 triliun.
“Beban memang berat, tapi anggaran pembangunan justru naik. Jalan misalnya, dulu Rp3,5 triliun sekarang menjadi Rp4,5 triliun. Belanja lainnya pun ikut meningkat,” jelasnya.
Untuk menutup kekurangan anggaran akibat kewajiban pembayaran proyek lama, Pemprov Jabar mengambil langkah efisiensi dengan memangkas belanja nonprioritas. Penghematan dilakukan pada berbagai pos, mulai dari fasilitas pejabat hingga biaya kegiatan seremonial.
Salah satu kebijakan efisiensi yang diterapkan adalah pengurangan konsumsi listrik di gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, sepanjang 2026 Pemprov Jabar hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, kedua kegiatan tersebut tetap dipertahankan karena memiliki nilai strategis bagi semangat kebangsaan dan identitas daerah.
“Kegiatan seremonial pemerintah hanya dua, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan RI dan hari jadi Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Lebih jauh, Dedi juga memangkas anggaran jamuan tamu secara signifikan, dari sebelumnya Rp3,5 miliar menjadi hanya Rp500 juta. Bahkan, anggaran perjalanan dinas gubernur ditiadakan sepenuhnya.
“Secara personal, saya sudah menghapus baju dinas, kendaraan dinas, dan tahun 2026 ini perjalanan dinas juga dihapus. Dulu anggarannya Rp1,5 miliar, diturunkan jadi Rp150 juta, dan sekarang tidak digunakan sama sekali,” pungkas Dedi Mulyadi.
