KALAPANUNGGALUPDATE.COM | KABUPATEN SUKABUMI – ( 26/5/2026 ). Polemik terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan ternama yang beroperasi di wilayah Ring 1 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mulai mempertanyakan rasa keadilan dalam pembangunan di lingkungan sekitar perusahaan, yang dinilai belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sorotan tersebut mencuat usai beredarnya unggahan media sosial yang menyinggung persoalan transparansi pengelolaan anggaran daerah, khususnya yang bersumber dari kontribusi perusahaan seperti CSR, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga bantuan program lainnya.
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa perusahaan dinilai telah menjalankan kewajibannya kepada pemerintah daerah melalui berbagai kontribusi resmi. Namun, sebagian masyarakat menilai hasil pembangunan di wilayah Ring 1 masih belum sesuai harapan warga sekitar.
“Kalau masyarakat belum puas terhadap pembangunan di wilayah Ring 1, seharusnya yang dipertanyakan bukan hanya pihak perusahaan, tetapi juga transparansi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah,” tulis salah satu akun media sosial yang ramai diperbincangkan warga.
Kondisi ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa warga berharap adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi dan realisasi dana CSR maupun PAD yang bersumber dari aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Mereka menginginkan adanya pembangunan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar pemerintah daerah lebih aktif menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan ataupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, sejumlah elemen warga bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikabarkan tengah merencanakan aksi unjuk rasa ke Pendopo Kabupaten Sukabumi. Aksi tersebut disebut akan membawa tuntutan terkait pengelolaan dana CSR, Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan program lainnya yang dinilai seharusnya lebih besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Ring 1.
Rencana aksi tersebut muncul sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan dan kejelasan terkait distribusi anggaran yang berasal dari aktivitas perusahaan di sekitar wilayah mereka.
Meski demikian, sejumlah tokoh masyarakat mengimbau agar seluruh pihak tetap menjaga kondusivitas dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Mereka berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian bersama demi terciptanya rasa keadilan serta pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat Ring 1.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai polemik yang tengah menjadi perhatian masyarakat tersebut. ( RED )
SUMBER : AKUN FB OTOY ISKANDAR
