Kalapanunggalupdate.com, GARUT, Jawa Barat, – (16/12/2025 ). Ratusan kepala desa beserta perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut menggelar aksi damai di Gedung DPRD Garut, Senin (15/12/2025). Aksi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan roda pemerintahan desa dan berdampak langsung pada masyarakat.
Aksi tersebut dikemas dalam agenda bertajuk “Silaturahmi Akbar”, yang diikuti ratusan peserta. Massa aksi sebelumnya berkumpul di kawasan Bundaran Simpang Lima Garut, kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Garut dengan tertib, melewati Kantor Bupati Garut di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Setibanya di lokasi, situasi berlangsung kondusif. Perwakilan kepala desa diberi kesempatan masuk ke ruang rapat DPRD untuk berdialog langsung dengan jajaran pimpinan DPRD Garut serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Garut. Sementara itu, ratusan peserta aksi lainnya menunggu dengan tertib di halaman gedung DPRD.
Salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, aksi damai ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang dinilai sangat memberatkan desa, khususnya terkait pemotongan dan penundaan penyaluran Dana Desa.
“Dampaknya sangat terasa. Program pembangunan desa yang sudah direncanakan terhambat, bahkan ada yang terpaksa dihentikan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, di Kabupaten Garut terdapat 31 desa yang hingga kini tidak dapat mencairkan Dana Desa tahap dua dengan alasan keterlambatan proses pengajuan. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan, terutama bagi desa yang telah menyusun anggaran dan memulai tahapan pembangunan.
Lebih jauh, kebijakan ini turut memicu tekanan sosial bagi para kepala desa. Tidak sedikit yang mendapat protes keras dari warganya, bahkan ada yang dituntut mundur karena dianggap gagal mengelola pemerintahan desa.
“Yang lebih ironis, ada kepala desa yang dituduh melakukan penyelewengan dana, padahal masalah utamanya karena Dana Desa tahap dua belum cair. Bahkan, banyak kepala desa terpaksa menggunakan dana pribadi sebagai dana talang, yang sampai sekarang belum bisa diganti,” tambahnya.
Melalui aksi ini, para kepala desa berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada desa, serta memastikan penyaluran Dana Desa berjalan tepat waktu demi keberlangsungan pembangunan dan stabilitas pemerintahan desa.
Kontributor : IB
Editor : WR
