KALAPANUNGGALUPDATE.COM, Serang, Provinsi Banten, – ( 1/2/2026 ). Dugaan macetnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten kian menjadi sorotan publik. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 2 juta kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang tercatat menunggak pajak.
Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizky Natakusumah, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan mengambil langkah tegas dan sistematis guna mengurai persoalan tunggakan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan RT dan RW untuk melakukan pendataan kendaraan secara faktual di lapangan.
Menurut Berly, basis data kendaraan yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya mutakhir. Banyak kendaraan yang tercatat menunggak pajak ternyata sudah berpindah tangan, pindah domisili, mengalami kecelakaan, bahkan ada yang hilang.
“Basis data dalam pelaksanaan pendataan belum sepenuhnya diperbarui. Ada kendaraan yang sudah pindah tangan, pindah domisili, mengalami kecelakaan, hingga hilang,” ujar Berly kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, pada akhir Februari 2026, RT dan RW akan mulai melakukan pendataan door to door guna memastikan kondisi riil kendaraan yang belum menunaikan kewajiban pajaknya. Data faktual tersebut nantinya akan menjadi acuan utama bagi Bapenda.
Setelah pendataan rampung, awal Maret 2026, Bapenda akan menurunkan petugas pajak untuk melakukan penagihan langsung ke rumah para penunggak pajak. Penagihan ini dilakukan berbasis hasil penelusuran RT dan RW, dengan target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten.
“Awal Maret akan ditindaklanjuti oleh pegawai Bapenda melalui penagihan berbasis penelusuran oleh RT dan RW,” jelasnya.
Tak hanya itu, Berly menegaskan bahwa petugas pajak yang diturunkan akan dibebani target tertentu. Apabila target penagihan tidak tercapai, maka akan ada konsekuensi berupa pengurangan tunjangan.
Dalam lima tahun terakhir, jumlah tunggakan PKB di Provinsi Banten disebut mencapai angka yang cukup besar. Meski demikian, pada tahun 2026 ini Pemprov Banten menargetkan 200 ribu kendaraan dapat direalisasikan pembayarannya secara bertahap.
“Selama lima tahun terakhir, tunggakan mencapai sekitar dua juta kendaraan roda dua dan roda empat. Tahun ini targetnya 200 ribu tunggakan direalisasikan secara bertahap,” pungkas Berly.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten yang bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor. ( Kreatif : TIM REDAKSI )
