KALAPANUNGGALUPDATE.COM | CISOLOK, KABUPATEN SUKABUMI – ( 15/11/2026 ). Dikutip dari berbagai media, Ancaman kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) kembali menjadi perhatian serius. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di Blok Gunung Bodas, Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditertibkan melalui operasi gabungan lintas instansi.
Namun, di balik penutupan puluhan lubang tambang tersebut, tersimpan persoalan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Petugas menemukan bahan kimia berbahaya berupa sianida dan merkuri yang diduga digunakan dalam proses pengolahan emas ilegal di kawasan hutan konservasi.
Operasi penertiban yang berlangsung selama lima hari, sejak 10 hingga 14 November 2026, berhasil mengidentifikasi sekaligus menutup 74 lubang tambang ilegal, membongkar sembilan lokasi rendaman emas, serta meratakan 56 gubuk atau saung yang digunakan untuk aktivitas penambangan.
Luas kawasan terdampak yang ditertibkan mencapai sekitar 2.070 meter persegi.
Sianida dan Merkuri Jadi Alarm Bahaya Lingkungan
Temuan bahan kimia berbahaya menjadi salah satu perhatian utama dalam operasi tersebut.
Tim gabungan mengamankan sekitar satu ons sianida, satu botol merkuri atau air raksa, serta 2,5 ons karbon. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai peralatan tambang, termasuk pahat, palu, cangkul, blower, genset, pompa, kabel listrik, dan sekitar 30 liter bahan bakar solar.
Keberadaan bahan kimia tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan, terutama sumber air yang digunakan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Kepala Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Arli Harliana, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil enam sampel air dari sejumlah titik, meliputi air permukaan sungai, sumur warga, serta kolam perendaman emas.
Sampel tersebut akan menjalani pengujian laboratorium dengan estimasi waktu maksimal 14 hari kerja.
Dengan demikian, dugaan pencemaran belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Ancaman Longsor dan Banjir Mengintai
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didid Sulastiyo, menjelaskan bahwa penertiban tersebut bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga merupakan langkah mitigasi terhadap potensi bencana ekologis menjelang musim penghujan.
Menurutnya, aktivitas penggalian yang dilakukan tanpa memperhatikan kestabilan struktur tanah dapat memicu kerusakan kawasan dan meningkatkan risiko longsor maupun banjir.
Kondisi tersebut menjadi semakin serius karena lokasi pertambangan berada di kawasan hutan konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan tata air.
Bukan Hanya Penambang, Pemodal Juga Harus Diusut!
Persoalan PETI di kawasan Gunung Bodas ternyata bukan persoalan baru. Kepala Desa Sukarame, Marwan Hermawan, mengungkapkan bahwa aktivitas penambangan di wilayah tersebut telah berlangsung sejak sekitar 1994.
Artinya, praktik pertambangan tersebut memiliki sejarah panjang dan tidak cukup diselesaikan hanya melalui penutupan lubang-lubang tambang.
Balai TNGHS pun menyatakan tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri jaringan, modus operandi, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang menjadi pemodal atau pengendali aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar penindakan tidak hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.
Menyelamatkan Hutan, Melindungi Masa Depan Masyarakat
Penertiban 74 lubang tambang ilegal di kawasan Gunung Halimun Salak seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama.
Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
Sebab, menjaga kawasan konservasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun petugas kehutanan. Ada kepentingan masyarakat luas yang harus dilindungi, mulai dari ketersediaan sumber air bersih, keselamatan permukiman, hingga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua hal penting: bagaimana hasil pemeriksaan enam sampel air tersebut, dan sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tambang emas ilegal tersebut.
Jangan sampai kilauan emas hari ini justru meninggalkan ancaman bencana dan kerusakan lingkungan bagi anak cucu di kemudian hari.
Penulis : WR | Sumber : Keterangan Kepala Balai TNGHS Didid Sulastiyo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Desa Sukarame, serta pemberitaan detikJabar dan Sukabumiupdate.com, 13–14 November 2026.
KALAPANUNGGAL UPDATE
Dari Desa Untuk Dunia
Independent, Terkini, Berimbang, Transparan.
