{"id":4438,"date":"2025-12-13T00:35:27","date_gmt":"2025-12-13T00:35:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kalapanunggalupdate.com\/?p=4438"},"modified":"2025-12-13T00:35:27","modified_gmt":"2025-12-13T00:35:27","slug":"dijegat-mata-elang-ketahui-hak-anda-sebelum-kendaraan-diangkut-paksa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kalapanunggalupdate.com\/?p=4438","title":{"rendered":"Dijegat Mata Elang? Ketahui Hak Anda Sebelum Kendaraan Diangkut Paksa"},"content":{"rendered":"

Kalapanunggaluodate.com<\/strong>, Jakarta,<\/em><\/strong> \u2014 ( 13\/12\/2025 ).\u00a0 Praktik penyetopan dan penarikan kendaraan oleh debt collector atau yang populer disebut mata elang<\/strong><\/em> kembali menjadi sorotan masyarakat. Banyak pengendara mengaku mengalami tindakan penghentian kendaraan di jalan tanpa surat resmi maupun prosedur hukum yang sah. Padahal, menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dan putusan Mahkamah Konstitusi, penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sepihak.<\/p>\n

Kasus-kasus penghentian paksa itu biasanya terjadi di area parkir pusat perbelanjaan, pinggir jalan raya hingga lampu merah. Para debt collector kerap berdalih menjalankan tugas penarikan unit karena kredit macet. Namun, dalam praktiknya, banyak di antara mereka tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, surat tugas resmi, atau dokumen eksekusi dari pengadilan, yang menjadi syarat mutlak penarikan sah.<\/p>\n

Aturan Tegas: Penarikan Wajib Berdasar Sertifikat Fidusia dan Putusan Pengadilan<\/strong><\/p>\n

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan hanya dapat menarik kendaraan apabila perjanjian kreditnya telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini memberikan hak eksekusi secara langsung, tetapi kewenangan itu telah ditegaskan ulang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18\/PUU-XVII\/2019, yang menyatakan bahwa:<\/p>\n

Penarikan objek fidusia wajib melalui mekanisme eksekusi yang sah, yaitu melalui pengadilan apabila debitur menolak menyerahkan objek.<\/p><\/blockquote>\n

Dengan demikian, penarikan sepihak tanpa dokumen lengkap dianggap melawan hukum.<\/p>\n

Pengendara Berhak Menolak Jika Tidak Ada Dokumen Resmi<\/strong><\/p>\n

Ahli hukum pembiayaan menegaskan bahwa pengendara memiliki hak penuh untuk menolak penarikan apabila petugas debt collector tidak dapat menunjukkan:<\/p>\n